Kisruh internal Partai Demokrat mencapai puncaknya Jumat (5/3/2021) dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. Hasilnya, forum tersebut memilih Kepala Staf PresidenMoeldokosebagai ketua umum yang baru. “Penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah peristiwa politik yang terulang (de javu) seperti ketika Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum, sekaligus berakhirnya Demokrat sebagai partai keluarga SBY,” kata Ninoy Karundeng pengamat politik dan pegiat media dan media sosial di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).
KLB Deliserdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, menurut Ninoy Karundeng, akan membuat arah baru bagi Partai Demokrat. “Munculnya KLB adalah ekses dari hilangnya integritas SBY yang menggunakan Demokrat sebagai partai milik keluarga, ketika dia menjadikan AHY sebagai Ketum Demokrat yang dinilai tidak demokratis oleh para kader Demokrat,” kata Ninoy Karundeng. Ditambahkan oleh Ninoy bahwa KLB Deliserdang diselenggarakan karena adanya ketidakpuasan kader terhadap AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang dinilai lemah dan hanya menjadi kepanjangan kepentingan keluarga SBY.
Menurut Ninoy, hal ini dibuktikan dengan elektabilitas Demokrat dalam berbagai survey yang merosot tajam sampai pernah menyentuh 3,6% artinya di bawah ambang batas parliamentary threshold. Dengan kepemimpinan yang baru Demokrat di bawah Ketum Moeldoko, tentu menjadi tugas Moeldoko untuk melakukan konsolidasi ke dalam bersama dengan para kader di seluruh Indonesia. Tentu kubu AHY dan SBY akan berjibaku untuk memertahankan posisi sebagai Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi yang berkuasa penuh atas partai.
“Berakhirnya kepemimpinan AHY dan SBY di Demokrat akan mengakhiri seluruh kiprah politik dan kekuasaan ekonomi atas partai untuk kepentingan keluarga SBY,” jelas Ninoy. Beberapa bulan ke depan, menurut Ninoy Karundeng, akan ada dinamika politik internal dan eksternal Demokrat terkait dengan keabsahan Partai Demokrat versi Moeldoko atau AHY yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang bakal diperebutkan antara AHY dan Moeldoko. "Walaupun Sekretaris Panpel KLB Demokrat menegaskan pihaknya mengantongi surat surat yang absah dari mayoritas DPD dan DPC , walaupun tidak terlihat hadir di KLB," ujar Ninoy.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng membantah bahwa permasalahan dinasti politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat yang mendorong adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Andi menyebutkan KLB Demokrat di Deli Serdang itu bukan dipicu masalah internal. Sebaliknya, kegiatan itu merupakan bagian dari pengambilalihan partai secara paksa atau kudeta kepimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Ini (KLB Demokrat) bukan masalah internal. Kalau masalah internal ada mekanismenya kok. Ada dewan kehormatan, ada mahkamah partai. silakan ajukan itu kalau ada masalah masalah," kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).
Demokrat, klaim Andi, tidak menerapkan dinasti politik sebagaimana yang dituduhkan. Sejak awal berdiri, peralihan kepemimpinan partai berlambang mercy itu telah berjalan sebagaimana mestinya. "Mereka kan bilang ini partai dinasti. Dimana? Demokrat itu sejak awal ketua umum pertamanya itu Professor Subur lalu kemudian Pak Hadi Utomo. Lalu ada kompetisi di antara kami, saudara Anas, Marzukie Alie dan saya sendiri," ujar dia. Adapun pergantian Anas Urbaningrum dari kursi jabatan Ketua Umum Partai Demokrat kepada SBY lantaran cara penyelamatan partai. Saat itu, Anas tersandung kasus dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang.
"Pak SBY mengambilalih karena untuk penyelamatan partai, lalu ada kongres lagi tahun 2020. Di antara kader partai Demokrat itu yang terbaik itu AHY. coba lihat polingnya, bandingkan dengan semua kader Demokrat itu paling tinggi AHY," beber dia. Lebih lanjut, Andi menuturkan penunjukkan AHY juga bertujuan upaya regenerasi kepemimpinan Demokrat untuk menyongsong pemilu 2024 mendatang. "Kita sedang persiapkan regenarasi kepemimpinan karena kita berpikir tahun 2024 juga akan ada momentum regenerasi kepemimpinan nasional karena itu kita sudah siap melakukan regenerasi dengan munculnya tokoh seperti AHY," tandas Andi.
Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai tidak boleh ada pembiaran dari Istana Negara terhadap dualisme Partai Demokrat. Diketahui, terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat setelah diadakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Siti mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus angkat bicara sebab Kepala Staf Presiden Moeldoko terlibat.
"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama. Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," ujar Siti Zuhro, dalam diskusi daring Polemik Trijaya 'Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini', Sabtu (6/3/2021). Siti Zuhro menilai Jokowi dalam kasus ini perlu angkat bicara sebab dualisme Partai Demokrat melibatkan orang yang berada di lingkaran terdekatnya. Jika tidak direspon, Siti Zuhro khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah dan istana akan terganggu akibat keterlibatan Moeldoko.
"Ini yang harus diambil langkah hati hati dan tangkas oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak bisa mendiamkan, tidak perlu merespon dan sebagainya, tidak, kali ini Pak Jokowi harus merespons, itu menurut saya," kata dia. Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum terpilih. Dilansir dari KompasTV, putusan sidang pleno itu dibacakan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun.
"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021 2025," ujar Jhoni, yang nampak mengenakan topi, Jumat (5/3/2021). Adapun Moeldoko terpilih melalui proses voting dari masing masing DPD yang hadir. Dalam jalannya sidang pleno, ada dua nama yang mengerucut untuk dipilih sebagai ketua umum. Nama tersebut adalah Moeldoko dan Marzuki Alie.
Marzuki Alie diketahui dicalonkan oleh DPD NTB. Sementara Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh. Lantas, Jhoni Allen menanyakan apakah keputusan sidang pleno dalam KLB ini dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir. Peserta KLB pun menyetujui Moeldoko untuk menjadi ketua umum mereka.
"Setuju," jawab peserta KLB kepada Jhoni Allen.